Pemkot Bandung Optimalkan Ketangguhan Lewat Siskamling Siaga Bencana
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya kolaborasi warga dan pemerintah dalam menekan indeks risiko bencana melalui program Siskamling Siaga Bencana serta penguatan layanan darurat.
Keterlibatan aktif warga yang disokong oleh sistem penanganan terpadu, perencanaan matang, serta peningkatan kapasitas sangat esensial dalam menekan potensi ancaman bencana. Oleh sebab itu, Siskamling Siaga Bencana dirancang bukan sekadar untuk menaikkan tingkat kesiagaan warga, melainkan pula merajut sinergi yang erat antara publik dan aparat pemerintah tatkala menghadapi situasi krisis.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Farhan saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas pada Selasa, 20 Oktober 2026. Menurutnya, meski bencana kerap tak terduga, warga Bandung harus dipastikan tidak berjuang sendirian maupun tanpa persiapan.
Program Siskamling Siaga Bencana yang mulai diimplementasikan pada 22 September 2026 mengusung filosofi Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Gerakan ini tidak cuma memotivasi keikutsertaan warga, tetapi juga menumbuhkan budaya deteksi dini risiko, mitigasi tingkat keluarga, serta menyelaraskan aksi warga dengan sistem kedaruratan resmi.
Wilayah Kota Bandung sendiri memiliki kerentanan terhadap aneka jenis bencana, mulai dari longsor, kebakaran, hingga ancaman gempa akibat Sesar Lembang. Dengan jumlah penduduk mencapai kisaran 2,6 juta jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, serta 1.597 RW, upaya mitigasi ini menuntut keikutsertaan publik sekaligus orkestrasi lintas instansi.
Farhan merumuskan lima pilar kebijakan strategis untuk memperkokoh ketahanan wilayahnya. Pertama, menyatukan unsur risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan dengan menempatkan warga sebagai subjek mitigasi lokal.
Kedua, menggenjot kesiagaan personal serta rumah tangga lewat pembuatan rencana darurat keluarga, penyediaan tas khusus siaga, serta pemahaman komprehensif mengenai titik kumpul dan rute evakuasi aman. Ketiga, memperkuat kelembagaan lokal seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, kelurahan, relawan, hingga elemen masyarakat untuk mendampingi kelompok rentan.
Keempat, memantapkan koordinasi lintas sektor melalui kejelasan pembagian tugas, prosedur tetap, jalur komunikasi darurat, serta keterhubungan dari level terbawah hingga perangkat daerah. Kelima, menilai keberhasilan program berdasarkan sejauh mana penurunan risiko bencana benar-benar tercapai, bukan sekadar banyaknya kegiatan.
Guna mengawal kebijakan tersebut, Farhan menginstruksikan dinas terkait beserta Bapperida agar merumuskan metode evaluasi dampak yang menyeluruh. Di samping itu, efektivitas layanan darurat seperti nomor 112 untuk umum, 113 untuk pemadam kebakaran, serta 119 untuk medis—yang saat ini rata-rata merespons di bawah 15 menit—akan terus dievaluasi.
Pemerintah Kota Bandung turut menjajaki pemanfaatan frekuensi Radio Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan peringatan dini. Pemetaan wilayah rawan, edukasi berkala, serta pelibatan dunia usaha lewat program tanggung jawab sosial juga digencarkan.
Secara keseluruhan, Siskamling Siaga Bencana berfungsi sebagai simpul koordinasi bagi BPBD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Linmas, Posyandu, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Ketangguhan Kota Bandung, pungkas Farhan, bersandar pada prinsip warga menjaga sesama, menjaga diri sendiri, serta kehadiran nyata pemerintah dengan semboyan Warga jaga warga, warga jaga kota, kota nu urang sadayana.
Sumber berita: Portal Resmi Kota Bandung — 20 Oktober 2026.
