Pemerintahan Kota Bandung Intensifkan Pemeriksaan dan Edukasi HIV Demi Capai Target 2030

Pemerintah Kota Bandung mengintensifkan edukasi publik serta pemeriksaan kesehatan secara masif guna meningkatkan pemahaman masyarakat, memperoleh data penyebaran kasus yang lebih valid, serta mengikis stigma negatif terhadap Orang dengan HIV atau ODHIV. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya serius mewujudkan target Three Zero 2030.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung sekaligus memimpin Komisi Penanggulangan AIDS setempat, Muhammad Farhan, dalam forum koordinasi bersama para camat dan lurah se-Kota Bandung yang membahas menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima pada Senin, 12 Oktober 2026.

Farhan memaparkan bahwa kuantitas kasus di wilayahnya hingga kini belum terpetakan secara sempurna, sehingga dorongan agar warga mau memeriksakan diri secara sukarela menjadi sebuah keharusan. Menurutnya, pemahaman mengenai skala penularan hanya bisa diketahui melalui masifnya sosialisasi pemeriksaan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prosedur pemeriksaan tidak boleh memuat unsur paksaan dan wajib bertumpu pada kesadaran mandiri, di mana edukasi memegang peran sentral dalam membangun pemahaman warga. Guna merealisasikannya, Pemkot Bandung berkolaborasi bersama pelbagai institusi kesehatan untuk memperluas jangkauan edukasi secara bertahap berbasis wilayah.

Di sisi lain, Farhan membeberkan bahwa penyebaran virus dapat dipicu oleh aktivitas seksual berisiko, pemakaian jarum suntik secara bergantian bagi pengguna narkotika, serta transmisi dari ibu hamil kepada bayinya yang sebenarnya dapat dicegah lewat intervensi medis yang tepat. Kendati demikian, hambatan penanganan bukan sekadar soal penularan, melainkan masih munculnya infeksi baru serta kasus kematian akibat AIDS, meskipun pemerintah telah menetapkan target nihil infeksi baru, nihil kematian, dan nihil diskriminasi.

Terkait masalah pembiayaan, Farhan menekankan pentingnya ketersediaan dana yang berkesinambungan di tengah menyusutnya sokongan dana internasional bagi program HIV di Tanah Air, sehingga pencarian sumber pendanaan alternatif melalui filantropi menjadi krusial. Dirinya pun berpesan agar kampanye kesadaran ini terus digelorakan secara berkesinambungan tanpa henti.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung yang juga menjabat Wakil Ketua KPA setempat, Asep Cucu Cahyadi, mengutarakan bahwa penanganan wabah ini menuntut kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, warga, serta para pemangku kepentingan. Acara tersebut diselenggarakan demi menyamakan visi serta memperkuat komitmen agar program pemberdayaan lewat Warga Peduli AIDS dapat terwadahi di dalam jalur Musrenbang.

Asep menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat melalui wadah Warga Peduli AIDS tidak akan berfungsi secara maksimal tanpa sokongan pendanaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, jajaran kelurahan didorong untuk memanfaatkan alokasi program HIV/AIDS dalam Musrenbang agar agenda pemberdayaan warga bisa dirancang secara terstruktur dan mendapatkan alokasi anggaran yang sah.

Forum strategis tersebut dihadiri sebanyak 230 partisipan yang mencakup unsur satuan kerja perangkat daerah, para camat serta lurah se-Kota Bandung, dan penggerak komunitas KPA dari tiap-tiap kecamatan. Sejumlah instansi teknis turut dilibatkan, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, beserta instansi terkait lainnya.

Sumber berita: Portal Resmi Kota Bandung — 12 Oktober 2026.