Pemerintah Kota Bandung Gandeng Nahdlatul Ulama Maksimalkan Program Kesejahteraan Warga

Upaya mengoptimalkan kesejahteraan warga di Kota Kembang terus didorong melalui peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, ketika meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kota Bandung yang bertempat di Aula Kantor PCNU Kota Bandung pada hari Minggu, 25 Oktober 2026.

Bagi Farhan, sinergi antara umara dan ulama memegang peranan krusial bagi kelangsungan roda pemerintahan di Tanah Air. Kolaborasi ini memastikan setiap regulasi pemerintah tidak sekadar taat aturan, melainkan juga selaras dengan aspirasi serta kebutuhan riil warga.

Ia menambahkan, pelibatan kaum ulama sudah sepatutnya dimulai sejak tahap perancangan kebijakan, agar berbagai masukan konstruktif dapat terakomodasi dalam tahap penentuan keputusan.

Kerja sama atau kemitraan ini bersifat sangat strategis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan validasi dari ulama, tutur Farhan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dialog antara birokrasi dan para tokoh agama tidak boleh terbatas pada acara resmi semata, melainkan harus terjalin secara transparan dan berkesinambungan guna mendeteksi potensi masalah lebih awal.

Kalau dianggap berpotensi melanggar sebuah prinsip atau mungkin melanggar sebuah hukum tertentu, maka dari awal sudah ada peringatan. Dan yang saya suka adalah tidak hanya peringatan, tapi kita sama-sama cari solusi, terangnya.

Dalam pandangan Farhan, organisasi seperti NU mempunyai infrastruktur sosial serta keagamaan yang masif untuk mendukung kemajuan warga. Berbagai jejaring seperti pondok pesantren, majelis taklim, rumah ibadah, hingga tradisi keislaman lokal diyakini mampu mendongkrak solidaritas sosial dan kemandirian publik.

Pihaknya berharap agar NU senantiasa berperan sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam menggerakkan pembangunan berbasis kewilayahan, dengan memaksimalkan potensi akar rumput yang sudah mengakar.

NU harus bisa menjadi, dalam tanda kutip, agen pemberdayaan pemerintah, ucap Farhan.

Sebagai wujud nyata dari strategi tersebut, Pemkot Bandung menggiatkan penanganan masalah sosial lewat kerja sama sektoral yang melibatkan para camat, lurah, ketua RW, serta segenap warga setempat.

Salah satu contoh konkretnya adalah implementasi program Siskamling Siaga Bencana. Melalui agenda ini, Farhan mendatangi langsung tingkat kelurahan untuk berdialog dengan kepala kelurahan serta pimpinan RW dalam rangka memetakan kendala sekaligus merumuskan solusi yang tepat sasaran.

Kebijakan berbasis wilayah ini diyakini mampu melahirkan gaya kepemimpinan yang tanggap, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dan warga dalam mengatasi permasalahan di lingkungan masing-masing.

Kerja keras saya sebagai seorang wali kota ini makin lama makin ringan. Karena sekarang semangat kepemimpinan sudah menular ke camat dan lurah, ungkapnya.

Ia memaparkan bahwa penanganan isu lokal akan membuahkan hasil optimal apabila warga turut dilibatkan secara langsung serta diberi keleluasaan merancang solusi sesuai kondisi spesifik daerahnya. Melalui pelibatan elemen masyarakat termasuk NU, jangkauan partisipasi publik diyakini akan semakin luas.

Dengan jaringan Nahdlatul Ulama, para kiai sekalian sampai ke level-level masjid RW, kalau satu RW bisa lebih dari dua masjid, ini akan bisa membantu membangkitkan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah setempat, pungkasnya.

Sumber berita: Portal Resmi Kota Bandung — 25 Oktober 2026.