Koordinasi Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Jadi Kunci Optimalisasi Kawasan Perbatasan

Pentingnya keterpaduan antar-instansi pemerintahan ditekankan agar penataan kawasan mampu terlaksana optimal serta berdampak langsung kepada warga.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menyebut bahwa kotanya tidak mungkin mengatasi seluruh tantangan perkotaan secara mandiri, khususnya area perbatasan yang menuntut sinergi bersama pemprov.

Pihaknya menyampaikan hal tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2026, seraya menegaskan bahwa peran pemerintah provinsi sangat krusial dalam memfasilitasi koordinasi penyelesaian masalah di zona-zona perbatasan.

Wilayah Cibiru, lanjutnya, termasuk salah satu titik krusial yang memerlukan atensi khusus karena statusnya sebagai kawasan perbatasan.

Guna memantau situasi di sana, Farhan mengaku telah aktif melakukan pengamatan serta dialog dalam beberapa hari terakhir.

Berbagai langkah penyelesaian pun dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui cara-cara yang lebih persuasif serta komunikatif.

Menurut Farhan, proses penertiban wajib menerapkan cara-cara humanis serta menjauhi tindakan yang bersifat represif.

Oleh sebab itu, pelibatan serta penguatan kapasitas warga, terutama para pelaku usaha lokal, memegang peranan vital dalam agenda penataan.

Dirinya menegaskan bahwa upaya penataan dan penertiban akan terus berlanjut seirama dengan teladan dari gubernur, sementara tindakan represif harus dihindari lewat langkah pemberdayaan.

Lebih lanjut, sektor KUKM didorong untuk segera dilibatkan melalui sinergi antara pemprov, pemkot, serta pihak swasta.

Langkah pemberdayaan ini diandalkan mampu menjadi bagian dari solusi menyeluruh sehingga penataan tidak sekadar berfokus pada penertiban, melainkan turut membuka kesempatan bagi warga untuk tumbuh.

Farhan juga memastikan bahwa relasi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar terjalin dalam visi yang selaras, tanpa ada batasan kaku antara pemerintah kota dan provinsi dalam melayani warga.

Keselarasan tersebut tampak dari tidak adanya dikotomi antara pemprov dan pemkot, maupun antara gubernur dan wali kota, sebab seluruhnya bergerak seirama.

Di samping itu, tugas berikutnya adalah memastikan agar koordinasi serta komunikasi antarlembaga ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umum.

Maka dari itu, jalinan komunikasi antara kedua tingkat pemerintahan tersebut harus terus dijaga secara berkala, bahkan hingga level operasional.

Keselarasan ini berlangsung secara berkesinambungan guna merespons berbagai macam isu yang ada.

Sumber berita: Portal Resmi Kota Bandung — 15 Oktober 2026.